Sistem pemerintahan Filipina adalah suatu sistem yang kompleks dan mencerminkan struktur pemerintahan demokratis. Sistem ini mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dengan pembagian kekuasaan di antara tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Filipina menerapkan sistem pemerintahan republik yang berdasarkan pada konstitusi yang memberikan panduan serta batasan untuk setiap cabang pemerintah. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai sistem pemerintahan Filipina.
Cabang Eksekutif
Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Filipina diangkat melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang serta pengelolaan administrasi negara. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menunjuk anggota kabinet dan mengatur kebijakan luar negeri serta pertahanan negara.
Cabang Legislatif
Cabang legislatif Filipina terdiri dari dua kamar: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat adalah badan legislatif yang beranggotakan 24 senator, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari berbagai wakil yang mewakili distrik-distrik di seluruh negara. Kedua kamar ini memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
Cabang Yudikatif
Cabang yudikatif Filipina bertugas untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan. Ini mencakup Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di negara tersebut, serta pengadilan-pengadilan lebih rendah. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menafsirkan konstitusi dan menyelesaikan sengketa hukum.
Secara keseluruhan, sistem pemerintahan Filipina berfungsi melalui interaksi yang harmonis antara ketiga cabang pemerintah, memastikan adanya check and balance untuk menjaga stabilitas dan integritas negara.
